Pekerja Migran Dirugikan Rp1,7 Miliar, Bos Restoran Jepang di Sydney Digugat

Ombudsman Ketenagakerjaan Australia, atau Fair Work Ombudsman (FWO), menggugat seorang pengusaha restoran di Sydney yang diduga sengaja mengupah puluhan pekerja migran jauh di bawah standar, dengan total kekurangan pembayaran lebih dari A$162.000 (sekitar Rp1,7 miliar).

Pengusaha yang bernama Katsuyoshi "Ken" Sadamatsu, merupakan salah satu pemilik sekaligus pengelola restoran Jepang Miso World Square yang berlokasi di Liverpool Street, Haymarket. 

Perusahaannya, Miso Pty Ltd, masuk proses likuidasi pada 2024. Restoran itu resmi tutup pada awal 2025, dan kemudian dibubarkan.

Kasus ini mencuat setelah FWO mengaudit restoran tersebut dalam pemeriksaan kepatuhan.

Diduga membayar upah jauh di bawah standar

Penyelidik FWO menemukan bahwa Ken Sadamatsu diduga membayar para pekerja dengan tarif datar sebesar A$19–A$27 per jam (sekitar Rp190 ribu sampai Rp270 ribu).

Angka ini jauh lebih rendah dari ketentuan dalam Restaurant Industry Award 2020 yang mewajibkan pembayaran lembur, kerja akhir pekan, dan hari libur dengan tarif lebih tinggi.

Selain itu, FWO juga menduga adanya kekurangan pembayaran cuti tahunan saat pemutusan kerja, tidak membayar tunjangan split-shift, dan pelanggaran aturan pencatatan dan administrasi.

FWO mencatat, jumlah kekurangan pembayaran setiap pekerja bervariasi, mulai dari A$100 (Rp1 juta) hingga yang tertinggi mencapai A$19.017 (sekitar Rp190 juta).

Menurut FWO, salah satu pekerja yang mengalami kekurangan pembayaran paling besar pada beberapa periode hanya menerima tarif datar A$22 (sekitar Rp220 ribu) per jam, padahal upah yang semestinya diterima mencapai A$32 (Rp320 ribu) per jam untuk lembur, A$27 (Rp270 ribu) per jam untuk kerja hari Sabtu, A$48 (sekitar 480 ribu) per jam pada hari libur nasional.

Pekerja migran, termasuk Indonesia, jadi korban

FWO mengatakan secara keseluruhan, 82 pekerja diduga mengalami kekurangan pembayaran sebesar A$162.514 antara Juni 2020 dan September 2022. 

Mereka umumnya bekerja sebagai juru masak, staf dapur, atau pramusaji dan merupakan pekerja migran dari berbagai negara di Asia, terutama dari Thailand, Indonesia, dan Jepang.

Menurut FWO, sebanyak 36 di antaranya merupakan pekerja muda berusia 19 hingga 24 tahun saat kejadian.

FWO menilai tindakan Sadamatsu dilakukan secara sengaja dan sistematis, sehingga masuk dalam kategori serious contraventions, yang berarti pelanggaran serius, di bawah Fair Work Act.

Pelanggaran kategori ini memungkinkan pengadilan menjatuhkan denda maksimal 10 kali lebih tinggi dari ketentuan biasa.

Pelanggaran yang berulang

FWO menyebut perusahaan milik Ken Sadamatsu dan keluarganya pada 2011 pernah menandatangani Enforceable Undertakings dengan FWO setelah ditemukan kekurangan pembayaran sebesar A$679.000 kepada 180 pekerja di empat restoran di Sydney.

Pada Agustus 2020, FWO bahkan sudah memberikan peringatan resmi terkait masalah underpayment, atau pembayaran di bawah standar.

Ombudsman Ketenagakerjaan Australia, Anna Booth, mengatakan gugatan ini diajukan karena para pekerja adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

"Sangat tidak bisa diterima bahwa dugaan pelanggaran ini tetap terjadi meski Sadamatsu sudah jelas-jelas diperingatkan soal kewajiban mematuhi hukum ketenagakerjaan," ujar Booth.

"Jika kami menemukan pengusaha yang sengaja mengurangi upah pekerja migran, kami akan melakukan segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka."

Ancaman denda berlapis

FWO kini menuntut Ken Sadamatsu atas sejumlah pelanggaran Fair Work Act.

Ia menghadapi denda hingga A$133.200 per pelanggaran untuk kategori pelanggaran serius, denda hingga A$13.320 per pelanggaran untuk pelanggaran lain.

FWO juga meminta pengadilan memerintahkan Ken Sadamatsu untuk melunasi seluruh kekurangan upah, termasuk bunga serta iuran pensiun (superannuation).

Sidang pengarahan awal dijadwalkan berlangsung di Federal Circuit and Family Court di Sydney pada 12 Maret 2026.

Kasus pembayaran di bawah upah minimum di Australia

Kasus yang merugikan pekerja migran di Australia karena dibayar jauh di bawah standar upah kerap terjadi di Australia.

Awal tahun ini, ABC menerbitkan laporan mendalam bagaimana pekerja migran dibayar murah dan belum dibayar bahkan sampai bertahun-tahun kemudian setelah mereka diminta bekerja di masa-masa sibuk menjelang Natal.

Dua orang pekerja asal Indonesia, Susilo dan Tommy, mengaku kepada ABC bahwa upah 100 jam kerja keras mereka belum dibayar sejak 2023.

Tommy dan Susilo mengatakan upaya mereka untuk mendapatkan bayaran — yang termasuk mengadu ke FWO, serikat pekerja, dan bahkan polisi — sejauh ini belum membuahkan hasil.

Pada 2020 lalu, dua perusahaan operator restoran Din Tai Fung di Sydney dan Melbourne juga diajukan ke pengadilan federal oleh lembaga pengawas untuk keadilan bagi pekerja (Fair Work Ombudsman atau FWO) karena diduga membayar karyawan di bawah upah minimum.

FWO mencatat total kekurangan pembayaran yang dilakukan kedua perusahaan ini adalah sebesar A$157.025 yang berasal dari gaji 17 orang karyawan.

Menurut FWO karyawan yang dibayar kurang itu terdiri atas juru masak, pelayan, pencuci piring, dan manajer restoran.

Dari keterangan yang diterima ABC Indonesia, kebanyakan karyawan ini berasal dari Indonesia dan China, dan berada di Australia dengan visa pelajar atau visa yang disponsori perusahaan.

FWO mengingatkan bahwa pekerja migran memiliki hak yang sama seperti pekerja lainnya di Australia, dan hukum memberikan perlindungan jika mereka melaporkan pelanggaran, terlepas dari status atau jenis visa mereka.

FWO juga membuka layanan pengaduan, baik bagi pemberi kerja maupun karyawan, di nomor 13 13 94 dan juru bahasa gratis di nomor 13 14 50.

Selain itu, FWO juga memiliki online anonymous report tool (alat pelaporan anonim secara daring), termasuk pilihan untuk melaporkan dalam Bahasa Indonesia selain Bahasa Inggris.