Bagaimana 'Pria Tangguh' Asia Tenggara Berusaha Membentuk Indonesia

Read in English

Beberapa jam setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan besar dengan harapan mengamankan perdamaian: menawarkan jasanya sebagai negosiator.

Kementerian Luar Negeri Indonesia bahkan mengatakan Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk memfasilitasi pembicaraan antara AS dan Iran.

Setelah menjanjikan ribuan pasukan kepada Dewan Perdamaian (BoP) yang dipimpin Donald Trump bulan lalu, Prabowo telah mencoba melibatkan Indonesia dalam penyelesaian perang terbaru ini.

Hal ini tidak mengherankan, mengingat ambisi Prabowo yang jelas di panggung dunia.

Hampir 18 bulan duduk di kursi presiden, Prabowo Subianto memposisikan dirinya sebagai pemimpin Asia Tenggara yang berpengaruh, hingga menempatkan Indonesia di sorotan di tengah perpecahan geopolitik.

Di bawah kepemimpinannya, ia juga terus membangun koneksi dengan Vladimir Putin dan Xi Jinping, untuk memperkuat hubungan dengan Rusia dan China.

Di sisi yang sama, Prabowo juga berusaha menarik perhatian Presiden AS Donald Trump, yang dalam acara BoP memuji Prabowo dan menyebutnya "pria tangguh" yang tidak ingin ia lawan.

Namun manuver internasional Prabowo menimbulkan gesekan di dalam negeri.

Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk dan negara Muslim terpadat di dunia, Indonesia sudah sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina.

Kehadiran Prabowo di BoP, yang tidak memiliki perwakilan Palestina, telah memicu amarah, terlebih lagi sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Akhir pekan lalu, ratusan warga Indonesia turun ke jalan memprotes keputusannya untuk bergabung, sementara organisasi-organisasi Islam besar juga menyuarakan penentangan mereka.

Sebuah petisi yang ditandatangani oleh tokoh terkemuka Indonesia dan kelompok masyarakat sipil menuntut Prabowo mencabut tawaran untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, menyebut BoP sebagai "dewan perang."

Bagi para kritikusnya, ambisi domestik Presiden Indonesia ini tidak kalah mengkhawatirkan.

Prabowo telah menasionalisasi ekonomi dan menghabiskan banyak uang untuk program-programnya, dengan peran militer yang menguat untuk mewujudkan visinya.

Sebagian orang mengatakan Prabowo, mantan komandan militer berusia 74 tahun yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sedang memperkuat posisinya sebagai pemimpin populis.

Tokoh-tokoh senior di masyarakat sipil mengatakan kepada Foreign Correspondent mereka khawatir akan kembalinya era "Orde Baru" Indonesia, pemerintahan yang sangat terpusat dan termiliterisasi yang dipimpin oleh diktator militer brutal Suharto, mantan ayah mertua Prabowo.

"Kita sedang dalam proses kontra-reformasi," kata Marzuki Darusman, mantan jaksa agung, kepada program TV Foreign Correspondent.

Ia memperingatkan Indonesia sedang menyaksikan "sentralisasi kembali kekuasaan, yang mungkin diperlukan untuk dapat melaksanakan semua proyek [Prabowo]."

"Proyek-proyek itu tidak dapat dilaksanakan tanpa kendali presiden sendiri," katanya. 

"Kita berada di persimpangan jalan."

Program "Makanan Bergizi Gratis", yang dikenal sebagai MBG, menempati puncak prioritas dalam negeri, disusul rencana untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam bidang pangan dan energi.

Kontroversi pengelolaan sumber daya

Perang di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pasokan minyak global telah menyoroti tujuan Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar impor.

Pemerintahan Prabowo mewajibkan penggunaan bahan bakar B40, campuran diesel dan 40 persen diesel yang berasal dari minyak sawit, dalam upaya mengurangi impor bahan bakar.

Kelapa sawit ditanam di perkebunan yang sangat kontroversial, dengan lahan yang sering dibersihkan dengan cara tebang bakar, yang telah menghancurkan hutan dan fauna Indonesia.

Pemerintahan Prabowo telah memulai penindakan, tetapi bukan untuk menutup perkebunan tersebut.

Pemerintah mengklaim lahan-lahan tersebut sebagai miliknya.

Prabowo membentuk gugus tugas kehutanan nasional yang telah menyita lebih dari 4 juta hektar lahan, sebagian besar untuk perkebunan kelapa sawit.

Banyak lahan telah diserahkan kepada Agrinas, perusahaan milik negara yang kini menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian penting dari gugus tugas ini dan digunakan untuk mereklamasi lahan dari pertanian kecil maupun besar.

Pemerintah berpendapat perusahaan kelapa sawit telah mengoperasikan perkebunan secara ilegal, tanpa izin, atau tidak patuh pajak.

Namun di beberapa daerah ini, pemilik lahan adat skala kecil mengatakan militer juga telah digunakan untuk melawan mereka, dengan tentara memasuki perkebunan komunitas dan memerintahkan penduduk desa untuk pindah.

Komnas HAM telah menangani kasus ribuan penduduk di provinsi Riau, yang menurut mereka mengalami "ketakutan dan trauma" setelah tentara bersenjata memasuki desa mereka pada tahun 2025.

Komunitas mereka berada di taman nasional yang didirikan pada tahun 2004, tetapi beberapa petani memiliki akar di sini yang telah ada sejak beberapa generasi.

"Desa ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka," kata Masparijat, yang kakeknya lahir di sini.

Tahun lalu, tentara mendatangi ladangnya dan menyuruhnya untuk pergi. Ia belum mematuhinya.

"Kehidupan kami, uang untuk menyekolahkan anak-anak kami, semuanya bergantung pada tanah ini," katanya.

Komnas HAM telah mengirim surat kepada gugus tugas kehutanan pemerintah meminta agar militer menarik diri dari desa Masparijat.

Luhut Binsar Panjaitan, yang pernah menjadi atasan Prabowo Subianto di pasukan khusus elit Kopassus Indonesia, kini menjadi penasihat Prabowo sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Ketika ditanya tentang penggunaan militer untuk menyita perkebunan kelapa sawit dari keluarga, Luhut mengatakan pemerintah "berusaha mengelola ini dengan baik."

"Memang ada beberapa dampak negatif di sana-sini, ya, kami mengerti," katanya.

"Tetapi secara keseluruhan, itulah harga yang harus kita bayar untuk membuat ini lebih baik."

Ia mengatakan banyak perkebunan belum membayar pajak, dan pemerintah sebelumnya bahkan tidak menyadari berapa hektar lahan yang ditanami.

"Saat ini kami mengerti," katanya.

"Kami menghasilkan miliaran dolar dari itu, bagus untuk rakyat Indonesia."

Memberi makan 60 juta orang setiap hari

Program Makanan Bergizi Gratis, atau MBG, adalah janji utama Prabowo dalam kampanye pemilu, yang membantunya meraih kekuasaan pada tahun 2024.

Prabowo mengatakan ia ingin memberi makan anak-anak Indonesia, serta ibu hamil dan menyusui, dalam upaya untuk meningkatkan angka kekurangan gizi yang tinggi pada anak-anak di negara ini.

Sebanyak 20.000 dapur umum memberi makan lebih dari 60 juta orang hampir setiap harinya, yang jumlahnya hampir setara dengan McDonald's secara global.

"Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi ini adalah kewajiban moral kita, untuk memastikan anak-anak ini memiliki kesempatan di masa depan," kata juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Fatwa.

"Kita harus melakukan intervensi sejak awal karena target kita adalah menciptakan generasi emas mulai sekarang."

Sejak dimulai 12 bulan lalu, program ini telah menuai kontroversi terkait biaya, tata kelola, dan keracunan makanan.

Salah satu lembaga pemantau mengatakan 20.000 anak jatuh sakit, dengan banyak di antaranya menjadi korban keracunan makanan massal.

"Makanan gratis bukanlah struktur yang sudah jadi; ini adalah sistem yang sedang dibangun sambil digunakan," kata Dian Fatwa.

"Ketika ada kesalahan, kita belajar."

Namun kritikus mengatakan program ini kurang memiliki tata kelola dan transparansi, dengan tidak adanya daftar "yayasan" yang telah memegang kontrak dengan pemerintah untuk mendirikan dapur umum.

Tidak sedikit dapur umum dikelola oleh militer dan polisi Indonesia, sementara yang lainnya dilaporkan dikelola oleh pendukung kampanye Prabowo pada Pemilu 2024.

"Ada fenomena yang disebut sentralisasi agenda Prabowo," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom independen dari think tank CELIOS.

"Yang paling diuntungkan adalah lingkaran terdekat Prabowo, mereka yang mendukungnya selama kampanye pemilu 2024."

Program ini juga mahal.

Pada tahun 2026, program ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 30 miliar dolar AS, menghabiskan sebagian besar anggaran pendidikan nasional.

Tujuan dan kebijakan ekonomi Prabowo disambut dengan kekhawatiran, dengan lembaga pemeringkat kredit utama menyuarakan keprihatinan atas ketidakpastian kebijakan dan defisit fiskal yang meningkat.

"Prabowo ingin mengembangkan semacam jalur pembangunan Indonesia, hampir mirip dengan era Orde Baru [Suharto]," kata Bhima Yudhistira.

"Dia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tetapi membungkam rakyat… sepertinya ini versi kapitalisme negara."

Ancaman kebebasan berpendapat

Prabowo telah membentuk 100 batalion militer baru untuk ditempatkan di seluruh provinsi Indonesia, dengan tujuan membentuk 500 batalion dalam beberapa tahun mendatang.

Sejak dilantik, sudah ada dua demonstrasi besar.

Yang pertama adalah pada bulan Maret, ketika undang-undang yang memungkinkan anggota angkatan bersenjata untuk memegang posisi di lebih banyak departemen pemerintah dan perusahaan milik negara disahkan.

Bagi banyak orang, ini merupakan ciri khas zaman Orde Baru dan konsep "dwifungsi", yang melihat militer sebagai pemain kunci dalam politik.

Suharto adalah diktator militer yang brutal dan korup, dengan rezim yang membunuh ratusan ribu orang melalui serangkaian pembersihan, konflik, dan penindasan.

Ia digulingkan setelah demonstrasi dan kerusuhan massal pada tahun 1998, yang diikuti oleh periode reformasi demokrasi besar-besaran.

Direktur Amnesty International Indonesia dan demonstran pada tahun 1998, Usman Hamid, mengatakan ia merasa Indonesia kembali ke babak sejarah yang bermasalah itu.

"Saya pikir ini tercermin dalam menyusutnya ruang sipil untuk protes dan kritik publik, tidak adanya oposisi politik, dan juga kurangnya integritas pemilihan umum kita."

Pada Agustus 2025, para demonstran kembali turun ke jalan, kali ini terkait tunjangan yang diberikan kepada anggota parlemen yang secara luas dianggap berlebihan.

Selama protes, seorang pengemudi ojek online ditabrak dan tewas oleh unit polisi khusus, yang memicu kemarahan terhadap polisi dan pasukan keamanan.

Gedung-gedung pemerintah dan kepolisian dibakar, dan setidaknya sepuluh orang tewas.

Prabowo mengatakan tindakan beberapa demonstran telah melampaui batas "pengkhianatan dan terorisme."

Laporan Komisi Pencari Fakta, yang disusun oleh tiga LSM independen, menemukan lebih dari 6.000 orang ditangkap setelah protes tersebut.

Salah satu penulis laporan menggambarkannya sebagai "perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998."

Para penulis laporan menemukan meskipun ada upaya provokasi sistematis dan kehadiran "massa bayaran", aktivis pro-demokrasi dijadikan "kambing hitam."

Minggu lalu, empat aktivis dibebaskan setelah didakwa atas unggahan media sosial yang diduga menghasut kekerasan terhadap pihak berwenang.

Mereka sudah mendekam enam bulan di penjara.

Salah satu kelompok hak asasi manusia terkemuka di Indonesia menyebut pembebasan tersebut sebagai "oasis kemunduran demokrasi Indonesia."

KUHAP baru, yang disahkan di bawah mantan presiden Joko Widodo, telah berlaku tahun ini, menjadikan penghinaan terhadap jabatan presiden sebagai tindak pidana.

Muncul juga kekhawatiran bahwa sejarah Indonesia sedang ditulis ulang.

Pada tahun 2025, Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto.

Ia juga meluncurkan proyek buku sejarah resmi baru melalui Kementerian Kebudayaan, yang dipimpin oleh pendukung setia Prabowo, Fadli Zon.

Sejarawan dan organisasi masyarakat sipil mengkritik kerahasiaan proyek tersebut dan pengabaian sebagian dari masa lalu kelam Indonesia, khususnya protes tahun 1998.

Fadli Zon menolak klaim bahwa ia sedang memutihkan sejarah Indonesia.

"Buku itu bukan ditulis oleh saya… tetapi ditulis oleh para sejarawan dari seluruh negeri," katanya. "Peristiwa tahun 1998 sudah sangat jelas."

Usman Hamid khawatir kepresidenan Prabowo mulai menyerupai era Suharto.

"Penulisan ulang sejarah, penyangkalan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Suharto, perluasan peran militer," katanya.

"Saya merasa seperti dibawa kembali ke masa-masa saya sebagai mahasiswa, tahun-tahun di mana saya berharap Indonesia bisa menjadi negara demokrasi, sekarang kita malah mundur ke belakang."

Saksikan Foreign Correspondent malam ini pukul 20.00 waktu Melbourne di ABC TV dan ABC iview.