Berpacu dengan Waktu, Perjanjian Timbal Balik Indonesia-AS Mengancam Keberlangsungan Media

Hampir satu bulan berlalu sejak Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Perjanjian Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari lalu.

Itu artinya, Indonesia hanya punya waktu sekitar dua bulan lagi untuk mengajukan tanggapan atau revisi atas ART yang disebut oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebagai "hasil negosiasi yang berpihak pada petani kita" karena ada sejumlah komoditas pertanian yang  masuk dalam daftar bebas tarif masuk ke Amerika Serikat.

Poin utama dalam dokumen kesepakatan tersebut menetapkan tarif sebesar 19 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa di dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance itu, ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

Mentan Amran menilai, penandatangan kesepakatan tersebut adalah bukti "Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat."

Apalagi, pemerintah mengklaim, tarif 19 persen yang disepakati pemerintah menguntungkan Indonesia yang sebelumnya terancam tarif 32 persen. 

Tetapi tidak semua orang sepakat. Terlebih setelah Mahkamah Agung AS memutuskan tarif resiprokal Trump inkonstitusional dan membatalkan tarif 19 persen yang sudah ditetapkan menjadi 10 persen.

Hanya lima hari setelah penandatanganan ART, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melayangkan surat keberatan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait ART.

Pekan ini (11/03) Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CELIOS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), Perserikatan Solidaritas Perempuan, WALHI Nasional dan Trend Asia secara resmi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selain kehilangan pijakan hukum karena keputusan Mahkamah Agung AS, CELIOS menyebut draf kesepakatan ART sangat membahayakan kedaulatan, ruang kebijakan negara, dan hajat hidup masyarakat Indonesia.

Kesepakatan yang asimetris

ABC Indonesia mencoba melihat dan membaca dokumen perjanjian timbal balik tersebut.

Dari penelusuran sederhana dengan kata kunci "Indonesia shall..." yang mengindikaskan apa yang akan dilakukan Indonesia, frasa tersebut muncul sebanyak 214 kali.

Sebaliknya, frasa "United States shall..." hanya muncul sembilan kali.

Dari angka tersebut, sekilas terlihat kesepakatan ini asimetris dan lebih menguntungkan Amerika Serikat.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut ada setidaknya 16 poin konkret ketidakseimbangan dalam ART yang "membahayakan kedaulatan, ruang kebijakan negara, dan hajat hidup masyarakat Indonesia."

"ART adalah perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia, dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat." 

"Pemerintah tidak bisa membuat komitmen semacam ini tanpa konsultasi DPR dan masyarakat. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi penyangkalan terhadap konstitusi, semangat Dasa Sila Bandung hingga prinsip politik bebas aktif Indonesia," kata Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira. 

Dua pasal yang bermasalah

Dari sejumlah pasal bermasalah yang merefleksikan ketidakseimbangan dalam ART, tulisan ini secara khusus melihat pasal yang berdampak pada kelangsungan media di Indonesia.

Yang pertama adalah ART pasal 2.28 tentang Pembatasan Investasi Asing yang berbunyi:

Pasal ini bertentangan dengan UU Pers No.40 Tahun 1999 pasal 11 yang menyebut bahwa penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal atau divestasi, dan dalam pasal penjelasannya ditekankan pula supaya modal asing tidak menjadi mayoritas.

Pasal ini juga bertentangan dengan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 pasal 17 ayat 2 yang menyebut bahwa Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20 persen dari seluruh modal, dan minimum dimiliki dua pemegang saham.

Pasal lain yang bermasalah adalah Pasal 3.3 Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital yang berbunyi:

Padahal, Indonesia juga memiliki Perpres No.32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights yang bertujuan untuk menata hubungan yang adil antara platform digital dan perusahaan media (lisensi berbayar, bagi hasil, dll).

Selain itu, telah dibentuk pula Komite Publisher Rights untuk bernegosiasi dengan platform digital terkait pembagian persentase iklan dan platform AI supaya media mendapat kompensasi dari data yang dipakai AI.

Potensi konflik hukum secara domestik, apakah ART bisa diratifikasi?

Dalam forum yang sama, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Prof Ika Riswanti Putranti mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam mentransformasi atau menginternalisasi norma internasional ke hukum nasional melalui proses yang konstitusional.

"Kita harus ikuti konstitusi kita," ujarnya menanggapi pasal-pasal ART yang bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

Menurut Prof Ika, diperlukan public hearing dan uji publik atas pasal-pasal tersebut, dan seharusnya "DPR tidak sekedar stempel saja."

"UU Ratifikasi Perjanjian Internasional bisa diuji apabila dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara," ujar Prof Ika.

"Jika negara tidak bisa mengatur platform digital, ada masalah dengan hak ekonomi media berita sebagai pemegang hak cipta," tambahnya.

Selain potensi konflik hukum dengan undang-undang di dalam negeri, Prof Ika juga mengingatkan komitmen Indonesia di WTO yang menganut prinsip competition policy dalam sistem perdagangan internasional.

"Liberalisasi perdagangan tidak boleh menciptakan dominasi pasar oleh perusahaan besar sehingga dapat merusak persaingan usaha sehat."

Ia menjelaskan, jika sebuah perjanjian perdagangan internasional justru memperkuat dominasi salah satu platform global dan membatasi kemampuan negara untuk mengatur pasar domestik, maka tujuan kompetisi dalam sistem perdagangan internasional juga tidak tercapai. 

"Ke depan, kita berpotensi mendapat gugatan dari WTO karena ini seperti perlakuan khusus ya, ada most favoured nation, padahal kita seharusnya tidak boleh melakukan favouritism terhadap salah satu mitra dagang kita." 

"Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi di dalam ART ini, ada favouritism. Selain itu, kita juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi."

Kemkomdigi 'kaget' dan janji mengkaji pasal bermasalah

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani mengaku telah mendengar keresahan praktisi dan asosiasi media nasional. 

Ia juga menyayangkan pasal-pasal bermasalah yang merugikan media nasional.

"Dalam poin itu negara tidak perlu mengintervensi dalam tiga hal, soal lisensi berbayar, bagi hasil, dan bagi data, padahal ketiga poin itu jelas termaktub dalam publisher right," kata Dewi.

Dewi menyebut, bahkan bagi Komdigi, ini adalah "sesuatu yang baru yang masih diraba-raba", dan tidak jelas sejarahnya mengapa poin-poin itu ada dan apa konteksnya.

Menurutnya perlu ada kajian lebih lanjut, termasuk terkait potensi monopoli platform dalam industri informasi nasional.

"Ini yang perlu terus didiskusikan dengan stakeholders terkait, karena kami juga sama-sama kaget ... yang dikawal di awal itu adalah soal pertukaran data pribadi, dan kita kaget ketika tiba-tiba ada dua item itu masuk."

Dewi mengakui Komdigi juga belum bisa banyak berkomentar terkait pasal-pasal ART yang bermasalah karena "masih banyak yang perlu dikoordinasikan dan ditelaah."

"Dasarnya yang penting kita akan melakukan kajian-kajian yang diperlukan."

Kondisi media nasional: keberpihakan negara dan ancaman raksasa

Tanpa adanya ART ini saja, sebenarnya media di Indonesia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja.

Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Muhammad Rafiq mengatakan saat ini hanya ada sekitar 600 radio swasta yang saat ini masih beroperasi. Jumlah ini turun dari 1.200 sebelum pandemi, dan kemudian 800 radio setelahnya.

Tempo.co mencatat ada 37 media cetak yang sejauh ini sudah berhenti beroperasi, termasuk Koran Sindo, Republika, dan berbagai tabloid dan majalan.

Penurunan angka radio, seperti halnya penurunan pembaca pada media cetak, disebabkan oleh disrupsi digital, biaya produksi yang tinggi, dan perubaham perilaku pemirsa.

Beberapa pengamat menyebut media nasional juga bergumul dengan kemerosotan pendapatan iklan yang belum pernah benar-benar pulih sejak COVID-19 sehingga menyebabkan gelombang PHK pekerja media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sepanjang 2024-2025 saja ada 922 jurnalis yang dirumahkan.

Kondisi ini, ditambah lanskap media penyiaran Indonesia yang dikuasai oleh sekelompok konglomerat dan berdampak pada keberagaman konten, kini mendapat ancaman baru dari perjanjian yang asimetris antara Indonesia dan AS.

Apalagi kini, khusus mengacu pada Pasal 3.3 ART,  pekerja media juga kini berhadapan dengan raksasa platform yang, jika mengikuti pasal tersebut, kini tidak lagi wajib melakukan bagi hasil dengan media nasional. 

Padahal, jika negara mau berpihak pada pers dan media nasional, Indonesia bisa belajar dari negara lain seperti Australia menghasilkan News Media Bargaining Code (2021) dan News Bargaining Incentive Scheme (2024-2025) untuk memastikan platform digital membayar kompensasi yang adil kepada media penerbit berita atas konten yang ditampilkan di news feeds atau di search results.

Jika kedua pasal bermasalah ART lolos tanpa revisi atau pembatalan, melihat situasi media di Indonesia saat ini, media nasional akan sulit bertahan. Ada potensi pekerja media akan mengalami dampak langsung melalui perampingan media karena sulit bersaing.

Jika media nasional sulit membiayai diri, tidak memperoleh pendapatan yang adil, ada kemungkinan media akan mengandalkan dan bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat atau daerah, dan ini berpotensi mengancam independensi media.

Berpacu dengan waktu yang tinggal dua bulan lagi, Prof Ika mengingatkan bahwa sebenarnya itu bukan waktu yang panjang sehingga perlu segera dilakukan uji publik dan uji dampak di masing-masing kementerian.

Sementara itu, Dr Mufti Nurlatifah mendesak konsolidasi, komunikasi, dan kolaborasi bersama dalam menyikapi ART ini.